Delta Post, Jakarta – Menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat terus disesuaikan dengan realitas di lapangan. Perum Bulog mulai menyiapkan terobosan baru melalui penambahan variasi kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dari semula hanya 5 kilogram menjadi opsi 2 kilogram.
Langkah ini bukan sekadar inovasi kemasan, melainkan respons atas menurunnya daya beli sebagian masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang membutuhkan pembelian dalam jumlah lebih kecil namun tetap terjangkau.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, kebijakan tersebut telah dibahas dalam forum resmi bersama DPR RI. Ia menegaskan bahwa perubahan ini lahir dari kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Penyaluran SPHP (di tahun 2025) hanya dalam bentuk karung 5 kg dan sekarang ditambah dengan karung yang ukuran 2 kg, karena mohon maaf, masyarakat juga kan ada yang sangat-sangat minim tidak punya uang, harus beli dengan ukuran yang 2 kg,” kata Rizal saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Di sisi lain, Bulog juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme pembelian. Jika sebelumnya masyarakat hanya dapat membeli maksimal dua kemasan, kini batas tersebut diperluas hingga lima kemasan dalam satu transaksi.
“Kemudian maksimal dulu pembelian 2 pack setiap beli, nah sekarang kita tambahkan bisa menjadi 5 pack, dulu hanya 2 pack,” ujarnya.
Penyesuaian tidak berhenti di tingkat konsumen. Dari sisi distribusi, kapasitas pemesanan bagi pengecer turut ditingkatkan secara signifikan. Kini, setiap pengecer dapat melakukan pemesanan lebih dari 4 ton dalam satu kali order, meningkat dari sebelumnya yang hanya dibatasi 2 ton.
“Masing-masing pengecer dulu bisa pesan sekali pesan 2 ton, sekarang bisa pesan bisa lebih dari 4 ton,” tambah dia.
Perubahan strategi distribusi juga terlihat dari dibukanya jalur baru melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema ini menjadi pembeda dibanding tahun sebelumnya yang belum melibatkan distributor daerah.
“Kemudian tahun lalu tidak dibuka penyaluran melalui distributor, di tahun ini diizinkan disalurkan melalui distributor BUMD. Kalau yang seluruhnya tidak ada tahun lalu, sekarang diizinkan BUMD,” katanya.
Tak kalah penting, pola penyaluran beras SPHP kini tidak lagi dilakukan secara bertahap seperti tahun lalu. Bulog memilih pendekatan distribusi berkelanjutan sepanjang tahun guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.
“Untuk perbandingan beras SPHP, penyaluran untuk SPHP di tahun 2025 itu penyaluran dilakukan secara on dan off. Sedangkan kalau di tahun ini sepanjang tahun, on terus, tidak ada off-nya,” ungkap Rizal.
Meski berbagai kemudahan dan perluasan akses dilakukan, target penyaluran SPHP tahun ini justru mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari penyesuaian anggaran pemerintah yang memengaruhi kapasitas distribusi Bulog.
“Target penyaluran tahun lalu 1,5 juta ton, target tahun ini 825 ribu ton, mengalami penurunan, karena mengikuti pagu anggaran dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
Dengan berbagai perubahan tersebut, Bulog tampak berupaya menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat akan pangan pokok yang terjangkau. (Red)
#BerasSPHP
#Bulog
