Delta Post, Sidoarjo – Transformasi transaksi keuangan di Kabupaten Sidoarjo kian dipercepat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menyiapkan penerapan QRIS Tap sebagai langkah lanjutan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Rencana ini mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4). Forum tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian 2025, tetapi juga merumuskan strategi percepatan digitalisasi di tahun 2026.
Berbeda dengan metode QRIS konvensional, QRIS Tap memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pemindaian kode. Masyarakat cukup menempelkan ponsel ke mesin EDC atau perangkat pembaca contactless, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam tata kelola keuangan daerah.“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.
Capaian Sidoarjo sepanjang 2025 menjadi pijakan kuat. TP2DD setempat berhasil meraih peringkat ketiga terbaik wilayah Jawa-Bali, serta mencatatkan indeks ETPD sebesar 99,5 persen tertinggi di Jawa Timur pada semester II 2025. Bahkan, inovasi pembayaran retribusi non-tunai milik Pemkab Sidoarjo juga masuk tiga besar program unggulan nasional.
Menurut Subandi, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan ekspansi implementasi di berbagai sektor, termasuk pasar tradisional dan layanan publik.
“Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada, bikinkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati menyebut kesiapan infrastruktur digital menjadi modal utama. Ia memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera mengadopsi QRIS Tap dalam transaksi keuangan, baik untuk pendapatan maupun belanja daerah.
“Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan-pembangunan yang lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk kabupaten dengan angka 83,35,”ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo saat ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan menempati posisi keempat secara nasional. Kondisi ini dinilai memperkuat ekosistem digital yang sudah terbentuk.
Dengan dukungan Bank Indonesia serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam sosialisasi dan pendampingan, implementasi QRIS Tap ditargetkan mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi di tingkat daerah.
Upaya ini menegaskan arah kebijakan Pemkab Sidoarjo yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. (AR)
#QRISTap
#DigitalisasiDaerah
#Sidoarjo
