Delta Post, Sidoarjo – Dorongan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penguatan sumber daya manusia menjadi fokus utama DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun rekomendasi strategis tahun 2025. Dokumen tersebut resmi diserahkan kepada Bupati pada Kamis (16/4/2026) sebagai bahan evaluasi sekaligus arah pembenahan kebijakan pembangunan.
Rekomendasi yang disusun tidak sekadar menjadi laporan rutin, melainkan dirancang sebagai alat kontrol agar jalannya pemerintahan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berpegang pada prinsip akuntabilitas.
Penyampaian dokumen dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PKB, Mohammad Rojik. Ia menegaskan bahwa setiap poin rekomendasi harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
Dalam catatannya, DPRD menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Persoalan anak tidak sekolah dinilai masih menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi kesiapan SDM di tengah target Sidoarjo sebagai pusat logistik regional dan nasional. Upaya pencegahan putus sekolah serta perluasan akses pendidikan inklusif dinilai perlu diperkuat.
Sektor kesehatan turut menjadi sorotan. DPRD mendorong pembangunan dua puskesmas pada 2026 serta percepatan penyelesaian Rumah Sakit Sedati yang sebelumnya mengalami penundaan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan mulai beroperasi pada 2027, dengan syarat kesiapan lahan dan koordinasi lintas instansi harus dipastikan sejak awal.
Di bidang infrastruktur, penanganan jalan rusak dinilai perlu dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Peran Unit Reaksi Cepat (URC) diharapkan semakin optimal, terutama dalam menjangkau wilayah yang membutuhkan respons segera. Selain itu, penataan jaringan telekomunikasi serta pengelolaan sungai berbasis partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian.
Dari sisi ekonomi, DPRD mendorong optimalisasi kawasan industri untuk menarik investasi. Dukungan infrastruktur seperti akses jalan, utilitas, dan sistem logistik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan dapat dilakukan melalui inovasi tanpa menambah beban masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dinilai penting untuk mendukung kebijakan yang berbasis data.
Evaluasi DPRD juga menyinggung capaian pendapatan daerah. Realisasi penerimaan parkir tahun 2023 tercatat sebesar Rp 6.669.052.744.000, sementara retribusi izin gangguan mencapai Rp 726.857.350. Angka tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dioptimalkan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. “Alhamdulillah kita terima, mudah-mudahan kita jalankan dengan baik, ya.”
Ia juga menginstruksikan Sekretaris Daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merespons dan melaksanakan arahan DPRD.
Melalui rekomendasi ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat, sekaligus mendorong peningkatan transparansi, efektivitas kebijakan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (AR)
#DPRDSidoarjo
#Rekomendasi2025
#PembangunanDaerah
