Delta Post, Sidoarjo – Peringatan Hari Buruh Internasional di Sidoarjo tahun ini tidak berhenti pada seremoni. Di tengah padatnya massa yang menguasai kawasan Pendopo Alun-Alun, tuntutan lama kembali menemukan momentumnya terutama soal ketidakpastian kerja akibat praktik outsourcing.Sejak pagi, ribuan pekerja dari berbagai federasi bergerak dalam long march di jalur utama kota.
Aksi itu bukan sekadar mobilisasi, melainkan bentuk konsolidasi isu yang selama ini dinilai tak kunjung mendapat solusi konkret, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sorotan paling tajam mengarah pada sistem outsourcing yang dianggap terus memproduksi ketidakpastian bagi buruh. Dalam orasi yang bergantian disampaikan, tuntutan pembatasan hingga penghapusan sistem tersebut kembali ditegaskan sebagai agenda prioritas.
Perwakilan buruh, Choirul Anam dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, menegaskan bahwa praktik outsourcing masih menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan.
“Buruh tetap menuntut pembatasan outsourcing. Bahkan kami mendesak agar sistem ini segera dihapus,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Di sisi lain, tekanan buruh tidak hanya berhenti pada isu nasional. Aspirasi lokal juga mencuat, terutama terkait akses pendidikan bagi anak-anak buruh. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai masih menyisakan hambatan administratif yang memberatkan kelompok pekerja.
Merespons dinamika tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung ke lokasi aksi. Kehadirannya bukan sekadar simbolis, tetapi diikuti dengan dialog terbuka bersama perwakilan serikat pekerjabsebuah pendekatan yang jarang terjadi dalam situasi demonstratif.
Dari ruang dialog itu, pemerintah daerah menyampaikan komitmen awal yang menyasar kebutuhan paling konkret.“Insya Allah secepatnya dalam minggu ini kita akomodir 5 persen untuk anak-anak buruh di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Kebijakan afirmasi tersebut diarahkan untuk membuka akses lebih luas dalam SPMB, sekaligus menjawab kritik bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya inklusif. Subandi menegaskan bahwa langkah itu akan diselaraskan dengan kebijakan di tingkat provinsi.
“Kalau Jawa Timur bisa, Sidoarjo harus nya juga bisa,” tegasnya.
Di tengah situasi yang relatif kondusif, aksi ini juga menjadi titik awal pergerakan lanjutan. Sebagian massa memilih melanjutkan perjuangan ke level nasional. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahkan memfasilitasi keberangkatan ratusan buruh dengan menyediakan 17 bus menuju Jakarta, yang dilepas langsung dari Pendopo Delta Wibawa.
Pelepasan tersebut dilakukan bersama jajaran kepolisian setempat, dengan harapan seluruh peserta dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kembali tanpa hambatan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa May Day di Sidoarjo telah bergeser menjadi ruang artikulasi yang lebih substansial. Bukan hanya tentang tuntutan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah diuji dalam menerjemahkan tekanan publik menjadi kebijakan yang terukur. (AR)
#MayDaySidoarjo
#OutsourcingBuruh
#SPMBAnakBuruh
