
Delta Post, Sidoarjo – Upaya percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aksi langsung di lapangan. Di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kamis (9/4/2026), Subandi turun langsung meninjau kondisi hunian warga sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Fokus peninjauan kali ini mengarah pada rumah milik Umi Salamah yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi bangunan yang rapuh dan berisiko dinilai membutuhkan penanganan segera, terutama demi keselamatan penghuni.
Tanpa menunggu lama, pemerintah daerah langsung menyiapkan langkah konkret. Perbaikan rumah dipastikan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Baznas Sidoarjo, menyasar bagian vital bangunan seperti atap dan dinding yang sudah tidak layak.
“Kami bekerja sama dengan Baznas Sidoarjo akan segera memperbaiki rumah ini, mulai dari bagian atap hingga dinding, agar lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni,” ujar Subandi.
Kehadiran orang nomor satu di Sidoarjo tersebut bukan sekadar simbolis. Ia didampingi jajaran Dinas Sosial, perwakilan Baznas, Camat Waru, Kepala Desa Kureksari, hingga unsur Forkopimka setempat. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi program sosial berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Di sisi lain, perhatian tidak hanya tertuju pada kondisi fisik rumah. Pemerintah juga menyoroti aspek kesehatan dan mobilitas penghuni. Umi Salamah yang telah lama mengalami sakit dan keterbatasan gerak turut menerima bantuan kursi roda.
“Semoga bantuan kursi roda ini dapat memudahkan aktivitas keseharian Ibu Umi dan membantu proses pemulihannya,” tambah beliau.
Langkah tersebut mencerminkan pendekatan terpadu antara perbaikan hunian dan bantuan sosial. Tidak hanya membangun rumah yang layak, tetapi juga memastikan penghuninya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Program RTLH sendiri menjadi salah satu prioritas daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga prasejahtera. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan pola kerja kolaboratif bersama lembaga seperti Baznas, penanganan RTLH diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata di lapangan. Peninjauan langsung seperti ini menjadi instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai kondisi sebenarnya.
Langkah yang dilakukan di Kureksari menjadi gambaran bahwa intervensi pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, melainkan diwujudkan dalam aksi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (AR)
#RTLH_Sidoarjo
#BupatiSubandi
#BantuanSosialSidoarjo












