Delta Post, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyusun langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak buruh melalui kebijakan khusus berbentuk Peraturan Bupati (Perbup). Skema ini disiapkan sebagai jawaban atas tuntutan kalangan pekerja yang menginginkan jaminan pendidikan lebih inklusif.
Upaya tersebut tidak berdiri sendiri. Selain membuka peluang pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berkala yang akan dianggarkan rutin setiap tahun. Program ini diposisikan sebagai penopang agar kesejahteraan buruh meningkat secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi pendidikan anak, tetapi juga peningkatan keterampilan orang tua.
“Terkait SDM atau pelatihan, akan kita anggarkan minimal dua kali dalam setahun agar buruh punya peningkatan keterampilan,” jelas Subandi.
Rencana penyusunan Perbup itu mengemuka dalam dialog antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan perwakilan serikat buruh di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi titik awal perumusan kebijakan yang langsung diarahkan pada implementasi konkret, bukan sekadar menampung aspirasi.
Dalam konsep awal, pemerintah daerah menyiapkan alokasi sekitar lima persen bagi anak buruh untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Kebijakan ini dirancang menjangkau seluruh latar belakang ekonomi, dengan sistem verifikasi sebagai instrumen pengawasan agar tepat sasaran.
“Segera kita rapatkan untuk membentuk Perbup dalam waktu satu minggu ke depan dengan asas manfaat, khususnya untuk mengangkat kesejahteraan anak-anak buruh. Kita siapkan alokasi sekitar 5 persen yang diprioritaskan bagi anak buruh, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dengan mekanisme verifikasi yang jelas agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Subandi.
Di sisi lain, momentum Hari Buruh Internasional juga dimanfaatkan sebagai ruang memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan pekerja. Perayaan May Day ke depan dirancang lebih inklusif, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi melibatkan partisipasi masyarakat luas.
“May Day tiap tahun kita anggarkan. Kegiatannya bisa dikemas positif, seperti jalan sehat atau kegiatan yang melibatkan buruh dan masyarakat,” tambahnya.
Penguatan ekonomi lokal turut menjadi bagian dari pendekatan kebijakan tersebut. Pemerintah mendorong penggunaan produk UMKM daerah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha kecil, sekaligus membangun identitas khas Sidoarjo.
“UMKM topi di Sidoarjo harus kita dorong. Kita gunakan produk lokal, termasuk pemakaian topi khas Sidoarjo,” tegasnya.
Rangkaian langkah ini mencerminkan arah kebijakan yang tidak hanya fokus pada akses pendidikan, tetapi juga membangun ekosistem kesejahteraan buruh secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan serikat pekerja diharapkan menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Saya berharap langkah ini menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan serikat buruh, sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya. (AR)
#PendidikanAnakBuruh
#PerbupSidoarjo
#KebijakanBuruhSidoarjo
