Delta Post, Sidoarjo – Kemunculan organisasi masyarakat bernama Panitia Adat Pribumi Dusun Popoh (PAPDP) di Dusun Popoh, Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, memunculkan polemik baru di kalangan pedagang Pasar Minggu yang selama ini berjualan di kawasan tersebut.
Situasi menjadi tidak menentu setelah organisasi baru itu muncul di tengah aktivitas pedagang yang sebelumnya telah tergabung dalam Paguyuban Pasar Minggu Wono Sejahtera. Paguyuban tersebut selama ini dikenal mengatur kegiatan pedagang sekaligus mengelola penarikan iuran di area pasar yang berada di sekitar lahan negara yang digunakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) serta di seberang jalan raya wilayah itu.
Kini, sebagian pedagang mengaku berada dalam posisi serba membingungkan. Kedua kelompok sama-sama disebut memiliki peran dalam pengelolaan pedagang, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berhak menarik iuran.
“Selama ini kami bayar iuran, tapi tidak tahu pasti digunakan untuk apa. Sekarang muncul lagi organisasi baru, jadi makin bingung harus bayar ke siapa,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Kebingungan itu diperparah oleh minimnya penjelasan terkait dasar pembentukan organisasi baru tersebut. Beberapa pedagang mengaku tidak pernah menerima sosialisasi resmi mengenai keberadaan PAPDP maupun mekanisme pengelolaan pedagang yang akan diterapkan.
Di sisi lain, transparansi penggunaan iuran juga mulai dipertanyakan. Pedagang menilai selama ini tidak ada kejelasan mengenai peruntukan dana yang dipungut dari aktivitas jual beli di kawasan pasar mingguan tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan wacana baru di kalangan pedagang. Sebagian dari mereka mulai mempertimbangkan pembentukan paguyuban alternatif yang benar-benar lahir dari kesepakatan pedagang.
Menurut salah seorang pedagang, langkah itu dinilai dapat menjadi solusi agar pengelolaan pasar lebih jelas serta tidak memicu konflik kepentingan antar kelompok.
“Kalau kondisinya seperti ini terus, kemungkinan kami para pedagang akan membentuk paguyuban sendiri. Yang penting jelas, terbuka soal iuran dan benar-benar memperjuangkan kepentingan pedagang,” ujarnya.
Bagi para pedagang, persoalan organisasi bukanlah hal utama. Mereka berharap dapat tetap menjalankan aktivitas perdagangan dengan tenang tanpa dibayangi polemik penarikan iuran yang tidak jelas pengelolanya.
“Yang kami inginkan sederhana, bisa jualan dengan aman dan tidak dipusingkan soal iuran yang tiba-tiba diminta oleh pihak yang berbeda,” pungkasnya. (ANT)
#PasarMingguPopoh
#PedagangSidoarjo
#WonoayuSidoarjo
