Deltapost, Sidoarjo – Kekhawatiran publik terhadap stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mendorong lahirnya seruan moral dari masyarakat sipil. Selasa (10/2/2026), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk mendesak dilakukannya islah antara Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.
Aksi unjuk rasa damai yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan tertib dan kondusif. Massa berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya GRIB JAYA, GMPI, LSM LIRA, MADAS Serumpun, ALAS, KORAK, GMBI, PBB, YALPK, LMPP, MADAS Nusantara, serta sejumlah elemen lain yang berhimpun dalam Aliansi Peduli Sidoarjo.
Di tengah aksi, sejumlah perwakilan massa diterima untuk beraudiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Audiensi itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., bersama Wakil Ketua DPRD H. Kayan, H. Warih, dan H. Suyarno, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam forum tersebut, pimpinan DPRD menyatakan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menandatangani Berita Acara serta dokumen tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan massa yang tergabung dalam Laskar Jenggolo.
Penandatanganan dokumen itu dimaknai sebagai dukungan moral lembaga legislatif terhadap upaya menjaga kondusivitas birokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah. DPRD Sidoarjo pun berkomitmen untuk segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati guna melakukan klarifikasi sekaligus mediasi secara formal.
“Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral kami terhadap aspirasi masyarakat,” tegas Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih.
Ia menambahkan, DPRD siap berperan sebagai jembatan komunikasi antara kedua pimpinan daerah tersebut. “Alhamdulillah, setelah berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Aliansi Peduli Sidoarjo, semuanya bertujuan demi kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan Sidoarjo,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat telah diterima secara langsung oleh DPRD dan direspons dengan komitmen konkret.
“Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo akan segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati ke DPRD untuk menanyakan secara langsung terkait ketidakharmonisan yang terjadi,” ujar Bramada usai audiensi.
Meski demikian, Bramada menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Aliansi hanya akan hadir dalam forum resmi yang difasilitasi DPRD.
“Kami siap hadir jika diundang secara resmi oleh DPRD. Di luar itu, kami sepakat tidak ikut agar tidak menimbulkan asumsi seolah-olah kami memihak salah satu pihak,” tegasnya.
Menurut Bramada, gerakan ini lahir murni dari kepedulian masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Sidoarjo. “Kami berdiri mengatasnamakan rakyat Sidoarjo. Ini murni gerakan moral demi kebaikan daerah,” katanya.
Aliansi Peduli Sidoarjo juga menyampaikan akan menyiapkan langkah lanjutan apabila proses mediasi tidak segera terealisasi. Mereka memberikan batas waktu hingga sebelum bulan Ramadan.
“Langkah awal kami menunggu DPRD mengundang Bupati dan Wakil Bupati. Jika tidak terealisasi dalam waktu dekat, sebelum Ramadan kami akan menggelar aksi dengan massa yang lebih besar. Kami juga akan berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” pungkas Bramada.
Secara umum, aksi orasi damai berlangsung dengan nuansa persaudaraan tanpa provokasi maupun tindakan anarkis. Aparat keamanan bersama peserta aksi menjaga situasi tetap aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Sidoarjo.
(Tim Peliputan)
