Deltapost, Sidoarjo – Kesabaran publik terhadap konflik elite di Kabupaten Sidoarjo kian menipis. Ketegangan internal antara Bupati dan Wakil Bupati kini dianggap bukan lagi urusan personal, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada stabilitas birokrasi dan pelayanan publik. Kondisi itulah yang mendorong gabungan LSM dan elemen masyarakat turun langsung ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Aliansi Peduli Sidoarjo menggeruduk pusat pemerintahan daerah tersebut pada Kamis (5/2/2026). Mereka datang membawa satu tuntutan utama: rekonsiliasi total atau islah antara Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo yang selama ini disebut terlibat konflik berkepanjangan.
Bagi aliansi, dualisme kepemimpinan di pucuk pemerintahan tidak boleh terus dibiarkan. Mereka menilai, gesekan elite telah menciptakan kebingungan di internal birokrasi dan berpotensi menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam pusaran konflik kepentingan.
Di tengah tekanan massa dan suasana audiensi yang berlangsung panas, Bupati H. Subandi akhirnya menyampaikan sikap terbukanya untuk berdamai. Ia menegaskan kesediaan mengesampingkan ego politik demi menjaga jalannya roda pemerintahan.
“Saya siap kapan pun untuk islah demi Sidoarjo. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” tegas Subandi di hadapan perwakilan aliansi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan akan bahaya laten konflik kepemimpinan. Menurut Bupati, tarik-menarik pengaruh di level pimpinan berisiko melumpuhkan kinerja pemerintahan jika dibiarkan berlarut-larut.
Namun, sikap terbuka Bupati tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Absennya Wakil Bupati dalam forum audiensi justru memantik kekecewaan mendalam di kalangan massa. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik yang datang dengan itikad menjaga masa depan Sidoarjo.
Moh. Waldi, S.H., dari Grib Jaya, melontarkan kritik tajam atas situasi tersebut.
“Ini ironi. Saat masyarakat datang dengan niat baik menagih masa depan Sidoarjo, Wakil Bupati justru tidak hadir. Ini menimbulkan tanda tanya besar soal komitmen kepemimpinan,” tegas Waldi.
Ia menilai, sikap tersebut berpotensi memperlebar jurang konflik di internal pemerintahan daerah. Bahkan, Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan tidak akan berhenti pada satu audiensi semata.
“Kami tidak akan diam. Jika hari ini Wakil Bupati memilih absen, maka kami akan datang langsung. Aksi damai di kediaman Wakil Bupati sedang kami siapkan sebagai bentuk tekanan politik dan moral,” ujarnya.
Peringatan serupa disampaikan oleh elemen aliansi lainnya. Sugeng dari Ormas KORAK mengingatkan agar komitmen islah tidak sekadar dijadikan alat pencitraan untuk meredam tekanan publik. Sementara Parmuji dari GMBI menegaskan bahwa pernyataan Bupati telah berubah menjadi janji politik yang disaksikan langsung masyarakat.
“Pernyataan Bupati hari ini kami catat sebagai komitmen publik. Jika islah tidak terjadi, maka publik berhak mempertanyakan siapa yang menghambat harmonisasi kepemimpinan di Sidoarjo,” tegas Parmuji.
Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga rekonsiliasi benar-benar terwujud. Mereka menilai, jika konflik elite terus dipelihara, maka korban utamanya bukan hanya ASN, tetapi seluruh masyarakat Sidoarjo.
Sidoarjo kini berada di titik krusial: memilih jalan rekonsiliasi atau membiarkan konflik berkepanjangan menggerogoti pemerintahan. (Red)
