Delta Post, Sidoarjo – Upaya membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola kemitraan media mulai diperjelas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo. Melalui forum dialog terbuka, Senin (27/4) sore, instansi tersebut memaparkan mekanisme kerja sama sekaligus menepis berbagai asumsi yang berkembang di kalangan insan pers.
Tidak sekadar forum komunikasi, kegiatan ini juga menjadi ruang klarifikasi atas proses seleksi media yang selama ini kerap dipersepsikan tertutup. Kominfo memilih membuka data secara langsung, termasuk jumlah media yang telah terdaftar hingga April 2026.
Dari total 247 media yang masuk dalam pendataan, hanya 65 yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan legalitas pada semester pertama tahun ini. Komposisinya terdiri dari 13 media cetak, 14 televisi, 3 radio, dan 35 media siber.
Penjelasan tersebut sekaligus menjawab anggapan adanya pembatasan sepihak dalam penentuan media penerima advertorial. Proses seleksi ditegaskan berbasis administrasi, bukan preferensi.
Dalam pemaparannya, Inggit menegaskan bahwa setiap media wajib memenuhi ketentuan legal formal, termasuk berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) serta memiliki alamat redaksi yang jelas.
“Jika lolos verifikasi, maka akan dihubungi untuk melanjutkan proses pembuatan dokumen pengadaan hingga surat pesanan,” jelas Inggit.
Selain itu, pengajuan kerja sama harus dilengkapi sejumlah dokumen, mulai dari berkas penawaran, profil perusahaan, hingga tautan e-katalog yang dikirim melalui email resmi. Prosedur ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat, termasuk ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
“Seleksi dilakukan secara administratif untuk memastikan keabsahan legalitas dan alamat redaksi yang jelas, juga sesuai aturan kemendagri,” ujarnya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi faktor yang turut memengaruhi jumlah media yang dapat diakomodasi. Meski begitu, Kominfo memastikan proses verifikasi tetap berjalan dan peluang kerja sama masih terbuka bagi media lain yang belum memenuhi syarat.
Sejumlah jurnalis yang hadir memandang forum ini sebagai langkah penting dalam membangun komunikasi dua arah yang lebih sehat. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di kemudian hari.
“Komunikasi harus berjalan terus. Jangan sampai isu baru muncul lalu ditangani. Kominfo harus menjadi jembatan yang terbuka, bukan instansi yang tertutup,” tegas Ari, perwakilan wartawan.
Apresiasi juga datang dari Warsono yang menilai pendekatan terbuka ini mencerminkan komitmen membangun relasi yang lebih berimbang antara pemerintah dan media. Ia berharap pola komunikasi yang konstruktif dapat terus dijaga demi kepentingan publik.
Menariknya, forum yang dihadiri puluhan insan pers tersebut tidak hanya berisi pemaparan data, tetapi juga menjadi ruang menyerap aspirasi. Suasana diskusi yang cair ditutup dengan ramah tamah, memperkuat relasi antara pemerintah daerah dan komunitas media di Sidoarjo.
Melalui langkah ini, Kominfo Sidoarjo berupaya menegaskan perannya sebagai penghubung informasi publik yang terbuka dan akuntabel, dengan orientasi pada kemitraan yang profesional, adil, serta saling menguntungkan. (AR)
#KominfoSidoarjo
#KemitraanMedia
#TransparansiPublik
