Delta Post, Sidoarjo – Aksi puluhan mahasiswa PC PMII Sidoarjo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026), berujung dialog terbuka dengan Bupati Sidoarjo, Subandi. Demonstrasi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” itu menjadi panggung adu gagasan antara aktivis kampus dan pemerintah daerah soal arah pembangunan 2026.
Sejak pukul 16.00 WIB, massa menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan. Mereka menyoroti delapan isu, mulai dari prioritas pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan bagi tenaga lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, hingga kejelasan progres proyek daerah.
Menanggapi tekanan tersebut, Subandi memilih memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan 2026 yang diklaim telah disusun berbasis data. Fokus itu mencakup sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan tersebut disusun bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada 2025 melalui pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menghindari pendekatan tambal sulam dalam pembangunan.
Sorotan mahasiswa terhadap infrastruktur jalan turut dijawab dengan klaim perbaikan di 26 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Subandi menegaskan pengawasan kualitas proyek kini diperketat. Bahkan, rotasi pejabat di Dinas PUPR dilakukan menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak.
Di luar empat sektor utama, isu pembangunan sirkuit balap resmi juga mengemuka. Pemerintah daerah menyebut desain dan perencanaan teknis telah disiapkan dan ditargetkan mulai 2027 dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi atas maraknya balap liar di jalan umum.
Pada sektor ketenagakerjaan, Pemkab mengklaim terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, Subandi mengakui ruang fiskal 2026 menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 450 miliar.
Di sisi lain, mahasiswa menegaskan aksi tersebut bukan sekadar simbolik. Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menyatakan komitmen pengawalan kebijakan akan terus dilakukan.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Aksi berlangsung hingga malam hari. Meski diwarnai perbedaan pandangan, dialog antara mahasiswa dan kepala daerah itu memperlihatkan dinamika kontrol publik terhadap kebijakan. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal realisasi program yang dipaparkan, sementara pemerintah daerah menegaskan komitmen menjalankan perencanaan sesuai peta kebutuhan yang telah disusun. (AR)
