Delta Post, Sidoarjo – Di balik hiruk-pikuk politik daerah, ada keresahan yang pelan-pelan tumbuh di tengah masyarakat Sidoarjo. Keresahan itu kini disuarakan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo. Mereka berencana mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (6/2/2026), membawa kegelisahan yang selama ini dirasakan warga.
Bagi aliansi, rencana aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah bentuk keprihatinan atas kondisi pemerintahan daerah yang dinilai mulai kehilangan harmoni. Persoalan hubungan yang tidak selaras antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana disebut-sebut menjadi pemicu utama kegundahan tersebut.
“Kami turun bukan untuk membuat gaduh. Kami hanya ingin pemerintahan kembali fokus melayani rakyat,” ujar salah satu perwakilan aliansi, dengan nada penuh keprihatinan.
Kekecewaan itu bermula dari audiensi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (5/2/2026). Harapan untuk mendapat jawaban dan solusi pupus, lantaran pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh unsur DPRD maupun Wakil Bupati. Bagi aliansi, absennya para pemangku kebijakan itu terasa seperti jarak yang makin lebar antara pemimpin dan masyarakat.
Aliansi yang terdiri dari Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, Pemuda Batak Bersatu (PBB), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta elemen lainnya ini menilai dampak konflik elit sudah mulai terasa hingga ke lapisan bawah birokrasi. Ketidakpastian di tingkat pimpinan, menurut mereka, berpengaruh pada kerja OPD dan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.
“Yang kami takutkan, masyarakat kecil yang akhirnya menunggu lebih lama untuk pelayanan, bantuan, dan program pembangunan,” lanjutnya.
Melalui aksi ke DPRD, aliansi berharap wakil rakyat mau mendengar suara kegelisahan ini dan mengambil peran sebagai penengah. Mereka mendesak agar kepentingan pribadi dikesampingkan, demi menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada para pemimpinnya.
Aliansi menyebutkan akan mengerahkan ratusan hingga ribuan massa. Namun di balik jumlah itu, mereka menegaskan yang terpenting adalah pesan moral yang ingin disampaikan: pemerintahan yang solid adalah kebutuhan rakyat, bukan sekadar tuntutan politik.
“Kami hanya ingin Sidoarjo tetap berjalan, pembangunan tidak tersendat, dan rakyat tidak jadi korban dari konflik di atas,” pungkas perwakilan aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. (As)
