Delta Post, Sidoarjo – Kesiapan Jawa Timur menghadapi arus mudik Lebaran sekaligus percepatan proyek infrastruktur strategis menjadi sorotan dalam kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI di Jawa Timur, Senin (23/2). Alih-alih sekadar agenda seremonial, kunjungan tersebut memotret langsung simpul transportasi utama dan persoalan klasik infrastruktur daerah yang belum sepenuhnya tertangani.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, memulai agenda di Terminal Purabaya. Terminal terbesar di Jawa Timur itu diperiksa dari sisi kesiapan fasilitas, arus kendaraan, hingga pelayanan penumpang menjelang mudik.
Namun isu yang mengemuka tidak berhenti pada kesiapan mudik. Dalam forum koordinasi di Kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda, pembahasan melebar pada sinkronisasi program pusat dan daerah, postur anggaran, hingga percepatan proyek transportasi strategis di Jawa Timur.
Di hadapan rombongan, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menilai momentum ini sebagai ruang memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan. Ia menegaskan daerah memerlukan dukungan nyata agar program prioritas infrastruktur segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi warga Kabupaten Sidoarjo.Ia juga memaparkan persoalan mendasar yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan masyarakat tentang lubang jalan serta wadah udara yang belum tertangani secara optimal.”
Menurutnya, percepatan dukungan pusat sangat dibutuhkan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Ia juga menekankan pentingnya akses transportasi yang lancar untuk menunjang mobilitas ekonomi warga. Pemerintah daerah, katanya, siap memperkuat koordinasi teknis jika dukungan program pusat dipercepat. Ridwan Bae menekankan menampung seluruh aspirasi daerah.
Dalam responsnya, Ridwan Bae menyatakan Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga desa tertinggal sesuai kewenangan komisi. Ia menambahkan kualitas jalan harus merata di semua tingkatan, baik kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Menurutnya, kondisi jalan berkaitan langsung dengan keselamatan lalu lintas dan tanggung jawab pemerintah sesuai status jalan.Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan posisi strategis Jawa Timur sebagai gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia. Ia meminta dukungan berkelanjutan pemerintah pusat guna menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan nasional maupun provinsi.
Ia memaparkan tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur sudah mencapai sekitar 98 persen, sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen. Data itu menunjukkan kemajuan signifikan, namun peningkatan kualitas tetap dibutuhkan agar konektivitas logistik semakin efisien.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi lonjakan penumpang saat mudik melalui moda darat, laut, dan udara. Pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya turut didorong sebagai solusi jangka panjang mengurangi kemacetan.
Salah satu proyek prioritas yang mengemuka ialah rencana kereta api listrik Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Proyek berbasis rel tersebut diharapkan memperkuat konektivitas metropolitan sekaligus mengurangi beban lalu lintas jalan raya.
Kunjungan kerja ini menjadi rangkaian upaya memastikan aspirasi daerah tidak berhenti di tingkat wacana. Ridwan Bae menutup rapat dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan prioritas pembahasan di parlemen agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat. (AR)
