Deltapost, Sidoarjo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat kini menghadapi sorotan di Kabupaten Sidoarjo. Dapur 1 MBG yang beroperasi di kawasan Perumahan Kraton, Kecamatan Krian, dilaporkan menuai keluhan terkait kualitas makanan hingga persoalan limbah yang meresahkan warga sekitar.
Informasi yang dihimpun Gema Nusantara dari sumber internal menyebutkan, dapur tersebut diduga belum menjalankan standar keamanan pangan secara optimal. Sejumlah menu yang disalurkan kepada penerima manfaat dilaporkan tidak selalu dalam kondisi layak konsumsi.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah lauk pauk yang disebut tidak matang sempurna. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
”Ditemukan lauk seperti tahu bakso yang bagian dalamnya masih mentah, sehingga tidak bisa dikonsumsi dan akhirnya terbuang,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain soal kematangan, ketepatan menu untuk sasaran penerima juga dipertanyakan. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa menu bercita rasa pedas tetap diberikan kepada balita, padahal secara medis tidak dianjurkan untuk kelompok usia tersebut. Menu telur balado misalnya, dilaporkan tetap disajikan untuk balita meski dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan gizi dan toleransi konsumsi anak usia dini.
Di sisi lain, operasional Dapur 1 MBG juga disebut mengalami perubahan pola penyediaan lauk. Terdapat dugaan pengalihan suplai kepada pihak ketiga atau vendor lain. Pengalihan itu diduga dilakukan atas persetujuan pemilik berinisial AF dan diketahui pihak pengelola.
Langkah tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan mutu makanan. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh kepastian apakah vendor pengganti telah melalui uji kelayakan higienitas serta pemenuhan standar nutrisi sesuai regulasi pangan.
Tak hanya berdampak pada penerima manfaat, aktivitas dapur juga dirasakan warga sekitar Perumahan Kraton. Keluhan muncul terkait bau menyengat yang diduga berasal dari pembuangan limbah dapur.
”Bau limbahnya sangat mengganggu kenyamanan. Warga merasa resah karena aliran limbah diduga mencemari lingkungan sekitar,” tambah narasumber tersebut.
Jika dugaan tersebut terbukti, pengelola dapur berpotensi melanggar sejumlah aturan, mulai dari aspek pangan hingga lingkungan hidup. Beberapa regulasi yang relevan antara lain UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terkait larangan pembuangan limbah tanpa izin.
Awak media mendesak instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Dapur 1 MBG di Kraton Krian. Langkah cepat dinilai penting guna mencegah dampak kesehatan yang lebih luas serta memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awalnya. (Tim)
